ORI Pastikan Semua Aduan Warga Diproses Sesuai Aturan dan Kewenangan

Jakarta (KABARIN) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memastikan setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditangani secara profesional sesuai dengan kewenangan lembaga tersebut.

Anggota ORI Maneger Nasution mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan memeriksa apakah laporan yang diterima memang menjadi ranah Ombudsman, termasuk memastikan syarat formal dan materielnya sudah terpenuhi.

"Saat menerima laporan masyarakat, kami akan memastikan terlebih dahulu apakah laporan tersebut menjadi kewenangan Ombudsman RI, serta menilai apakah persyaratan formal dan materielnya telah terpenuhi," kata Maneger dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan terkait kunjungan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah ke kantor ORI di Jakarta pada Kamis (30/4).

Menurut Maneger, ORI memiliki tugas mengawasi pelayanan publik agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Setelah laporan diterima dan diverifikasi, Ombudsman akan mengambil langkah yang diperlukan agar permasalahan masyarakat bisa ditangani secara tepat.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah kepada Ombudsman RI.

"Atas nama Ombudsman RI, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan yang diberikan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Rahmansyah Sibarani berkonsultasi mengenai sejumlah persoalan di daerahnya, termasuk penanganan pascabencana di Sumatera Utara.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya menyampaikan pemerintah tengah mempercepat pembangunan 28.972 unit rumah hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pembangunan rumah permanen diprioritaskan untuk warga yang rumahnya rusak berat, hanyut, atau berada di wilayah rawan bencana.

"Penyediaan hunian secara permanen ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memberikan kembali tempat tinggal demi kehidupan yang lebih baik pascabencana," kata Abdul.

Berdasarkan data BNPB, target pembangunan huntap di Aceh mencapai 18.354 unit. Sementara di Sumatera Utara sebanyak 6.432 unit dan Sumatera Barat 4.186 unit yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.